Sekolah Belum Jadi Tempat Pembudayaan

Pendidikan yang terjadi di sekolah-sekolah barulah proses pemberian pelajaran untuk dihafal dengan fasilitas dan prasarana pendidikan yang tidak memungkinkan terjadinya proses pembudayaan berbagai kemampuan, nilai, dan sikap warga masyarakat negara kebangsaan yang merdeka, demokratis, dan berkeadilan sosial. Akibatnya, apresiasi hasil pendidikan terhadap keunggulan nilai humanistik, keluhuran budi, dan hati nurani menjadi dangkal.

Keprihatinan terhadap pendidikan yang belum mampu mendorong kepada perkembangan kebudayaan dan peradaban Indonesia yang semakin baik seperti cita-cita pendiri bangsa ini diungkapkan Soedijarto pada acara peluncuran bukunya berjudul "Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita" di Jakarta, Kamis (24/7).

Hadir dalam acara tersebut antara lain Siswono Yudo Husodo selaku Ketua Pembina Center For Indonesia Nastional Policy Studies, Komarudin Hidayat selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, pengamat pendidikan HAR Tilaar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas Fasli Jalal.

Soedijarto yang juga Ketua Umum Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) mengatakan pembudayaan nilai-nilai dari bodoh menjadi pintar, tidak demokratis menjadi demokratis, dan sebagainya itu memerlukan dukungan fasilitas. ”Harus ada anggaran besar untuk mendukung pendidikan yang benar. Siswa harus diberi buku, ada lapangan luas untuk bisa berolahraga, lingkungan sekolah yang asri,” kata Soedijarto.

Siswono mengatakan pendidikan harus mampu didorong untuk menjadi agen pembentuk peradaban bangsa. Saat pendidikan di sekolah tidak membentuk manusia beradab, sementara pendidikan di luar sekolah semisal dari media massa juga mempertontonkan tayangan tidak mendidik, bangsa ini akan mengalami kemunduran besar.

Komarudin Hidayat mengatakan Indonesia mengalami kemunduran karena pembangunan saat ini justru kembali pada pembangunan dan politik. ”Seharusnya kita sudah maju bergerak untuk membangun pendidikan dan peradaban untuk membuat negara ini tidak tertinggal dari negara lain,” ujar Komarudin.

Jika pemerintah tidak berupaya memenuhi kewajiban konstitusional dalam pendidikan di tengah masyarakat yang belum memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan, nasib bangsa Indonesia akan tetap terpuruk dan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional akan hanya menjadi impian.